INDRAMAYU, 24news.id — Upaya mediasi antara warga dan pemilik usaha peternakan ayam petelur di Blok Pilang, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, berakhir tanpa kesepakatan. Warga menuntut aktivitas peternakan dihentikan dan dibongkar karena diduga belum mengantongi izin resmi serta menimbulkan pencemaran lingkungan.
Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Kroya pada Kamis (12/11/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Camat Kroya Iing Kuswara, S.STP., M.Si., Danramil Kapten Inf. Sudiyanto, Kuwu Sukamelang Masduki, perwakilan masyarakat, serta pemilik peternakan.
Baca Juga: Aslinmas Bantu Pemkab Indramayu Tangani Sampah Lewat Insinerator Tanpa Asap
Camat Kroya, Iing Kuswara, menyampaikan bahwa pihaknya bersama unsur Forkopimcam berupaya memfasilitasi dialog guna mencegah konflik sosial yang lebih luas.
“Saya di sini bersama Forkopimcam berupaya mencarikan jalan terbaik untuk semuanya melalui musyawarah,” ujarnya.
Sorotan Dampak Lingkungan dan Tata Ruang
Dalam forum tersebut, warga menegaskan bahwa penolakan murni didasari keluhan bau menyengat, serangan lalat, serta dugaan pelanggaran aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Tokoh masyarakat Blok Pilang, Nasikin, mempertanyakan berdirinya kandang di area yang menurut warga masuk dalam zona permukiman dan lahan pertanian.
“Saya tidak ada tendensi pribadi terhadap kandang ayam tersebut, hanya meneruskan aspirasi masyarakat,” kata Nasikin.
Senada dengan itu, perwakilan masyarakat, Eben Ezer Napitupulu, S.H., menyatakan pihaknya telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu, serta sejumlah instansi teknis terkait mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Satpol PP.
Eben mendesak pemerintah daerah tidak menutup mata dan segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi titik koordinat lokasi, kesesuaian zonasi berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024, serta jarak kandang ke permukiman sesuai Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011.
“Seharusnya pemilik usaha menempuh tahapan perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi. Mulai dari izin lingkungan atau persetujuan warga, rekomendasi desa dan kecamatan, NIB dengan KBLI 01462 melalui OSS, dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Izin Usaha Peternakan (IUP) dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) agar tidak merugikan masyarakat,” tegas Eben.
Pengakuan Pemilik Usaha
Di hadapan peserta mediasi, pemilik peternakan, Cumini, mengakui bahwa usaha peternakan berkapasitas sekitar 2.000 ekor yang beroperasi sejak 2025 tersebut memang belum mengantongi perizinan resmi dari dinas terkait. Ia mengaku selama ini baru sebatas meminta izin secara lisan kepada pihak pemerintah desa dan kecamatan.
“Karena usaha peternakan ayam petelur kami berkapasitas 2.000 ekor dan masih skala kecil, jadi kami akui belum menempuh jalur perizinan ke dinas terkait,” ungkap Cumini.
Ia berdalih usaha tersebut didirikan untuk membantu perekonomian desa dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Terkait keluhan bau dan lalat, pihak pemilik berjanji menjadikannya bahan evaluasi untuk pembenahan pengelolaan kandang.
Berakhir Tanpa Kesepakatan
Perbedaan sikap kedua belah pihak membuat mediasi menemui jalan buntu. Warga bersikeras agar operasional kandang dihentikan sementara hingga seluruh perizinan dipenuhi dan kajian lingkungan dilakukan. Sebaliknya, pemilik keberatan menghentikan operasional dan meminta aktivitas tetap berjalan sembari mengurus izin.
Kini, masyarakat menanti langkah tegas Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memverifikasi legalitas usaha tersebut. Jika terbukti melanggar ketentuan tata ruang dan perizinan, warga mendesak Pemkab Indramayu segera melakukan penutupan dan pembongkaran paksa demi kenyamanan serta kesehatan lingkungan warga. (Red)
